Get Adobe Flash player

App Launcher

Feedback

 

 

Sosialisasi Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Tindak Pidana Pemilu yang dilaksanakan di Ruang Sidang Garuda Pengadilan Negeri Metro.

 

Materi sosialisasi disampaikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Metro Kelas IB Ibu Yusnawati, S.H. yang dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris dan seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Metro Kelas IB.

 

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (PEMILU). Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang­Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

 

Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

 

Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh betas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pemah kawin.

 

 

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

 

Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tlndakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (sam) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

 

Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

 

 

16041949 019

Pencarian File

Cari Berdasarkan Nama File: 
Cari Berdasarkan Deskripsi File: 

Pengumuman

Kepada seluruh Pengadilan pada 4 lingkungan peradilan

yang telah memiliki website Jaringan Dokumentasi

dan Informasi Hukum, harap mengkonfirmasi

kepada Bagian Peraturan Perundang-undangan

Biro Hukum dan Humas BUA-MARI

melalui email : bag.puu@gmail.com

Link Terkait

  • Image 1 Caption
  • Image 2 Caption
  • Image 3 Caption

Alamat Redaksi

JL. Medan Merdeka Utara No.9–13
Tromol Pos No. 1020 – Jakarta 10010